JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan produksi ikan teri berkualitas ekspor di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, guna mendukung sektor perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, menyampaikan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan para ibu di daerah tersebut agar mampu menghasilkan produk teri berkualitas tinggi.
“Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan (Pulau Pasaran),” kata Didit seusai menyapa warga Pulau Pasaran, Bandar Lampung.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) guna peningkatan kemampuan usaha serta diversifikasi produk berbasis kearifan lokal.
“Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekalian menambah pemasukan rumah tangga,” ujar Wamen Didit.
Wakil Menteri Didit mengimbau agar sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Pasaran, yang kini ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo), dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Menurut Didit, pengelolaan yang baik dapat membantu mengatasi tantangan seperti paceklik dan menjaga pasar tetap stabil.
“Pengelolaan yang baik tentu bisa meninimalisir jika terjadi paceklik dan agar tidak kehilangan pasar, oleh karena itu agar teri di Pulau Pasaran bisa dikelola dengan baik,” kata Didit.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap dampak ekonomi pada 21 anggota koperasi perikanan di Pulau Pasaran.
Budi menjelaskan bahwa rata-rata volume produksi pengolahan teri di Pulau Pasaran mencapai 2-5 ton per bulan, dengan omzet berkisar Rp20-50 juta per bulan. Setiap unit usaha pengolahan melibatkan sekitar 10-20 tenaga kerja, yang terdiri dari buruh sortasi, pembersihan, pengeringan, dan pengemasan. Hingga saat ini, produk teri dari Pulau Pasaran dipasarkan terutama ke Jakarta dan Lampung.
“Setelah diresmikan sebagai Kalamo, kami terus memantau perkembangan disini, tentu ini menjadi bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat pesisir,” ujar Budi.
“Kami mendorong koperasi untuk lebih inovatif membuka peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” tambah Budi.
Saat melakukan kunjungan kerja di Lampung, Wakil Menteri (Wamen) Didit menyempatkan diri mengunjungi Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Lampung.
Di unit pelayanan teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, ia memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kerja sama antar satuan kerja (satker). Hal ini bertujuan mempercepat pemberian solusi kepada masyarakat dan mewujudkan swasembada pangan.
Selain itu, Wamen Didit juga menyoroti Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) sebagai bagian dari program ekonomi biru yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan melalui penyediaan fasilitas perikanan oleh KKP. Saat ini, Kalamo telah dibangun di beberapa lokasi, termasuk Pasaran, Lampung, dan Biak, Papua.
